Penurunan UKT Itu Fana, Alibi Kemenag Abadi

TIDAK ada seorang pun yang akalnya masih waras pernah berharap pandemi virus corona terjadi. Ini musibah dan kita masih berada di tengah-tengahnya. Pandemi ini membuat banyak orang menderita. Para pedagang bangkrut, pekerja harian kalang kabut, dan para pelajar di berbagai sudut negeri merasa setiap hari mereka bagaikan dipenuhi kabut. Kabut itu datang dalam beragam rupa: dosen yang tiba-tiba memberi tugas pada waktu yang tak disangka-sangka, jaringan internet yang aduhai lemotnya, hingga masalah keuangan yang membuat mereka mesti menyisihkan kuota khusus untuk mengikuti kelas online di aplikasi Zoom.

Menjadi mahasiswa bukan perkara gampang, beban yang mesti diemban mahasiswa tak jarang lebih berat daripada beban di punggung keledai-keledai zaman perbudakan. Mahasiswa harus menanggung cita-cita ambisius orang tua, harapan dosen yang kelewat membumbung, hingga tuntutan lingkungan yang seolah tiada habisnya. Menjadi manusia biasa saja tidak mudah. Menjadi manusia biasa yang kebetulan menyandang status mahasiswa jauh lebih tidak mudah. Dan menjadi mahasiswa yang mesti membayar penuh UKT padahal tidak memperoleh fasilitas yang telah dibayarkan jauh lebih tidak mudah lagi.

Di beberapa perguruan tinggi negeri ternama, biaya UKT alias Uang Kuliah Tunggal dapat mencapai belasan bahkan puluhan juta. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Kita bisa membeli bergerobak-gerobak seblak atau bergulung-gulung telor gulung dengan uang sebanyak itu. Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, biaya UKT memang tak semahal itu (toh fasilitasnya juga tak sebanyak dan selengkap PTN-PTN berbiaya tinggi). Tapi percayalah, ketika kita harus membayar UKT—katakanlah 3-4 juta rupiah—lalu perkuliahan terbengkalai akibat corona sehingga mahasiswa tidak memperoleh haknya, sementara pihak universitas tidak ada gelagat memberikan kompensasi, itu adalah musibah tambahan—selain musibah pandemi corona itu sendiri.

Ilustrasi prank.

Kemenag dan Prank Diskon 10 Persen

Beberapa waktu lalu pihak Kemenag—sebagai lembaga yang membawahkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—sempat dikabarkan akan memangkas UKT semester depan sebanyak 10 persen (sebetulnya 10 persen tidak banyak, tapi anggap saja itu lebih baik daripada tidak sama sekali). Itu dilakukan sebagai pengganti kerugian semester ini di mana para mahasiswa mesti membayar penuh untuk sesuatu yang hanya mereka dapat sebagian.

Bak prank Ferdian Paleka, pembayaran UKT dikurangi 10 persen “Tapi bohong!” Nyatanya, para wargi mahasiswa mahasiswi PTKIN harus gigit jari. Beberapa waktu berselang pihak Kemenag membatalkan wacana diskon itu.

“Sementara ini belum (dapat terealisasi). Ada penghematan anggaran di Kemenag sebesar Rp 2,6 triliun yang berdampak pada anggaran PTKIN,” ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin sebagaimana dikutip Kompas (29/4/2020).

Sesungguhnya pihak Kemenag tidak sedang berdusta atau ngeles ketika mengatakan sedang ada penghematan anggaran. Itu memang benar adanya sebagaimana benar pula fakta bahwa nun di beberapa tempat beberapa mahasiswa mesti tersaruk-saruk dan bersedih hati karena kesulitan mendapat sinyal dan pusing seribu keliling memikirkan dengan apa mesti membayar UKT semester depan.

Yang menjadi soal adalah ke mana perginya anggaran UKT semester lalu. Kita tahu, menurut Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti, UKT itu diperuntukkan untuk biaya praktikum, biaya sarana pembelajaran, BHP praktikum, BHP pembelajaran, gedung kuliah, dan gedung praktikum.

Pada masa pandemi begini ketika pembelajaran dilakukan dari jarak jauh (online learning), keenam poin tersebut boleh dibilang tak dirasakan oleh para mahasiswa yang telah menunaikan kewajiban mereka membayar UKT semester lalu. Mereka tidak menggunakan gedung kuliah beserta segala fasilitasnya, tapi di waktu yang sama mereka mesti menanggung sendiri biaya kuota internet untuk mengikuti pembelajaran daring yang tak dapat dibilang murah. Anggaplah setiap minggu mahasiswa mesti menyisihkan Rp10 ribu untuk membeli kuota khusus untuk perkuliahan. Kalikan Rp10 ribu dengan jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini, niscaya anda akan megap-megap.

Ilustrasi kuliah online.

Begini Loh Pak?

Pemindahan anggaran pendidikan untuk penanganan corona rasanya juga merupakan langkah tidak bijak dari pemerintah. Padahal, anggaran pendidikan yang ada sekarang pun masih jauh dari kata cukup. Tidak semua orang mendapat akses pendidikan yang setara. Dan masa pandemi seperti sekarang kian menunjukkan kesenjangan antar warga negara dalam hak memperoleh pendidikan yang layak.

Mahasiswa yang tinggal di Jakarta atau kota-kota besar dan yang memiliki orang tua dengan kekayaan meluber-luber masih bisa bersyukur. Perkuliahan daring tidak menjadi masalah besar untuk mereka. Tapi bagaimana nasib mahasiswa yang tinggal di kota-kota yang kesulitan mendapat akses internet dan listrik serta tidak berasal dari keluarga yang kaya (jangankan kaya, untuk makan saja susah)?

Inilah yang membuat kita patut bertanya-tanya kepada pemerintah. Dalam hal biaya UKT, sebetulnya sederhana saja: mahasiswa tidak mendapat hak yang sesuai selama semester lalu (yaitu semester ini), jadi wajar belaka jika mereka menuntut pengembalian uang atau pengurangan UKT untuk semester depan. Kenapa pula “penghematan anggaran” dijadikan alasan? Toh, ini demi kebaikan dan kelangsungan hidup para mahasiswa sendiri.

Meminta sesuatu yang berkaitan dengan uang untuk turun memang jadi masalah yang susah untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Entah kenapa pemerintah kita seperti pelit sekali dalam urusan meringankan beban warga negara. Ketika harga minyak dunia anjlok, harga BBM di sini tak juga turun. Dalam persoalan UKT, sejak lama mahasiswa—dalam hal ini masalah UIN—mengajukan tuntutan penurunan UKT. Alih-alih menurunkan UKT, dari tahun ke tahun biaya UKT justru semakin merangkak naik.

Dan klimaksnya ada pada saat ini. Ketika pandemi membuat para mahasiswa dan orang tua mereka merasakan kesulitan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, alih-alih mempermudah kehidupan para mahasiswa, pihak pemerintah—wabilkhusus Kemenag—malah terkesan alot mengenai hal yang semestinya wajar-wajar saja.

UKT memang seharusnya dikembalikan atau dipangkas. Pertama, karena mahasiswa tak mendapat hak mereka secara penuh pada semester ini. Kedua, karena ekonomi keluarga mahasiswa sedang anjlok dan tentu mereka akan kesulitan untuk membayar UKT secara penuh. Ketiga dan ini yang terpenting: kenapa harus ragu-ragu memotong UKT dengan alasan penghematan, bukankah anggaran bisa dihemat andaikan tak ada pejabat-pejabat culas (Anda tahu, Kemenag adalah satu kementerian terkorup) yang menilep uang negara?

Penulis: Erwin Setia

Editor: Bagus Fallensky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *