Pelemahan KPK Serta Lelucon Para Pendemo

PADA mulanya, fungsi lelucon adalah menghibur dan membuat orang tertawa. Namun, ada satu lelucon yang belakangan beredar dan saya merasa sedih sekaligus miris membacanya. Lelucon itu berbunyi: Yang kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimatan, yang dipadamkan kok malah KPK.

Apabila kata-kata itu terlalu menyedihkan untuk disebut sebagai lelucon, kita bisa menyebutnya dengan nama lain: sindiran, protes, kecaman, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya perihal istilah bukan hal yang penting-penting amat saat ini. Kita harus kembali kepada apa yang ingin kita bicarakan: KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga tersebut didirikan pada masa Megawati Soekarnoputri berkuasa.

Tujuh belas tahun berselang, tepatnya pada 17 September 2019 lalu, sekelompok manusia yang kita sebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo, tukang kayu yang menjadi pemenang pada kontestasi Pilpres lalu karena usungan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, seorang yang meletakkan batu dasar pendirian KPK.

Ada tujuh poin UU KPK yang direvisi. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Menurut Antyo Rentjoko dalam infografik Beritagar berjudul “Celah untuk Mentahkan Hasil Revisi UU KPK”, setidaknya ada empat poin yang berpotensi melemahkan KPK: keberadaan dewan pengawas yang sebetulnya tak diperlukan karena KPK sudah punya organ pengawasan internal dan penerimaan aduan, surat perintah penghentian penyidikan yang bisa membatasi keleluasaan KPK, izin penyadapan dari pengawas yang rawan intervensi, dan syarat pegawai KPK berstatus ASN yang mana itu berbahaya karena sebagai ASN mereka berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

Pelemahan KPK itu sudah tampak sangat jelas dalam Revisi UU KPK tersebut dan semestinya satu hal itu saja sudah membuat kita nelongso. Tetapi rupanya itu belum cukup.

Nampaknya ada pihak yang mengintruksi sekelompok massa untuk lakukan demo mendukung Revisi UU KPK, ada pihak yang menyebut ada Taliban di KPK, ada segerombolan orang yang menggeruduk KPK karena baru saja menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka sampai lempar-lempar telur. Oh, mengapa satu kemirisan saja tidak cukup?

Agus Noor pernah menulis satu cerpen penuh sindiran yang sangat menarik, judulnya Lelucon Para Koruptor. Agus Noor tidak keliru ketika memberikan judul demikian. Tapi, saya mau memberi saran kepada beliau, kalau-kalau beliau hendak menulis cerpen semacam itu lagi. Bolehlah kiranya cerpen itu dijuduli dengan Lelucon Orang-Orang yang Berusaha Melemahkan KPK.

Lucu sekali memang orang-orang yang terus-menerus berusaha menyerang dan menidakberdayakan KPK. Namun, ini bukan jenis komedi yang biasa dibawakan Mr. Bean atau Cak Lontong. Ini lelucon yang miris. Lelucon-lelucon mereka sangat menyedihkan.

Rasanya tepat jika saya mengutip salah satu potongan kalimat dalam cerpen Lelucon Para Koruptor. “Barangkali lelucon itu memang lucu, tapi ia tak pernah bisa menyampaikannya sebagai kelakar yang menarik. Ia pasti langsung keringat dingin ketika sampai gilirannya,” ujar cerpen itu.

Karena memang lelucon orang-orang itu tak pernah lucu, alih-alih menyedihkan dan mengerikan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Diam saja seperti batu, seperti boneka pinokio, seperti tali ban karet, barang rongsokan atau tembok istana negara? Tentu kita bisa melakukan sesuatu. Dan beberapa pihak telah memulainya.

Di sisi lain, beberapa hari belakangan ramai-ramai mahasiswa dari berbagai penjuru demo menolak Revisi UU KPK. Mereka menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Mereka menggeruduk gedung DPR. Di antara banyak spanduk mereka bawa, ada satu spanduk menarik yang mereka pasang di pagar gedung DPR, selembar spanduk dengan tulisan ‘GEDUNG INI DISITA MAHASISWA’.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa turut serta seperti mereka dengan turun aksi ke jalan. Atau, kita bisa menulis tulisan-tulisan protes. Kita bisa bersuara di forum terdekat. Kita bisa berbuat, sekecil apa pun itu. Yang jelas, jangan sampai diam saja serupa kambing-kambing mati atau boneka-boneka kayu tak berguna.

Sebabnya sederhana. Saya bukan orang yang religius-religius amat. Tapi dalam kitab suci Alquran, tepatnya surat Al-Isra ayat 36, ada firman Tuhan berbunyi: “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Kita mendengar dan melihat semua kelaliman ini dan hanya diam saja?

Oh, itu lelucon yang sama sekali tidak lucu. Dan orang yang gemar menebarkan lelucon tidak lucu ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja biasanya layak mendapat hukuman paling awal saat keadaan sudah menjadi baik-baik saja.***

Penulis: Erwin Setia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *