Nyaris Tenggelam, Penyelesaian Kasus HAM Rohingya di Mahkamah Internasional belum Usai

Ilustrasi kapal Rohingya

Ilustrasi kapal Rohingya

PERADABAN – Akibat mengalami kerusakan dan terdampar sejauh 4 mil dari bibir pantai, kapal pengangkut 94 orang etnis rohingya nyaris tenggelam di perairan Aceh utara sebelum diselamatkan oleh tiga orang nelayan yang sedang beroprasi di sekitaran pantai tersebut.

Kapolsek Seunuddon Iptu M. Jamil mengatakan, 3 nelayan lokal menemukan kapal yang nyaris tenggelam dan memutuskan untuk mengevakuasinya. Kapal yang nyaris karam itu berisi sekitar 94 etnis rohingya.

“kapal itu awalnya dilihat nelayan hampir tenggelam, sehingga nelayan kita membantu untuk mengevakuasi, jumlahmnya sekitar 94 orang,” kata Jamil, dikutip dari CCN Indonesia, kamis (25/6/2020).

Asisten II Pemerintah Aceh Utara Risawan Bentara mengatakan, bahwa etnis Rohingya yang terdampar akan segera dievakuasi di tempat penampungan Imigrasi di kawasan Peunteut. Sejauh ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak penampungan imigrasi.

“Alhamdulillah hari ini sudah ada keputusan mereka (Rohingya) kita tampung, nanti di tempat imigrasi. Mudah-mudahan Kepala Imigrasi mengizinkan tempat itu.” Ujar Risawan, dikutip dari Antara, kamis (25/6).

Selain itu, Risawan juga mengatakan bahwa kantor milik Imigrasi tersebut, lebih mudah dan lebih aman. Hanya tinggal dibersihkan dan di beri beberapa lampu untuk penerangan maka sudah dapat di gunakan.

“Kalau ini bisa ditangani segera, karena tinggal di bersihkan, pasang lampu dan selesai. Bisa kita evakuasi lebih aman daripada kita buat tenda di sini nanti kita khawatir berbaur dengan masyarakat di sini,” ujarnya.

Sejauh ini etnis Rohingya di evakuasi sementara di kantor Imigran untuk menghindari kontak langsung dengan warga sekitar dan sedang menjalani rapid test COVID-19.

Mahkamah Internasional Sebut Etnis Rohingya Harus Dilindungi

Maraknya kasus Etnis Rohingya yang mengungsi ke berbagai wilayah negara tetangganya tidak lain adalah upaya untuk mencari perlindungan dari kejahatan yang dipicu oleh operasi militer Myanmar di Rakhine sekitar pertengahan tahun 2017 lalu.

Pada Desember 2019 lalu tim hukum Gambia yang diwakili oleh Aboubaccarr Tambabadou menjabarkan gugatan kasus kemanusiaan yang telah dilakukan oleh militer Myanmar di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag, gugatan yang disampaikan Gambia didukung oleh 57 Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) termasuk Indonesia . Mereka menilai kejahatan yang dilakukan Myanmar adalah Genosida atau Pembantaian Etnis.

Di tengah cengkraman gugatan dari berbagai negara, Pimpinan delegasi Myanmar sekaligus pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, membantah gugatan Gambia dengan alasan operasi militer dibentuk untuk memberantas tidakan pemberontakan dan mencegah munculnya terorisme.

Alih alih untuk memberantas Teroris, Aboubaccarr menilai operasi militer yang direncanakan malah berujung pada tindakan kekerasan, pemerkosaan bahkan melakukan pembunuhan terhadap minoritas Rohingya di Negara bagian Rakhine.

Dari gugatan yang disampaikan Gambia, Mahkamah Internasional membalas dengan membuat putusan kepada Myanmar untuk segera membuat langkah darurat dan memenuhi hak-hak warga Rohingya serta meminta Myanmar untuk segera memberikan perlindungan dan mencegah upaya-upya menuju genosida.

Selain itu, ASEAN diminta untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh myanmar terbukti sesuai dengan dengan putusan yang telah ditetapkan.

Majelis hakim Mahkamah Internasional menilai bahwa etnis Rohingya sedang berada dalam bahaya, maka upaya-upaya yang tegas harus di ambil demi melindungi mereka. Lantas, sampai ka[pankah konflik etnis ini akan berakhir?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *