Geruduk Polrestabes Bandung, Massa Minta Usut Kekerasan Aparat pada Rakyat Sipil

BANDUNG, PERADABAN – Komite Rakyat Untuk Demokrasi gelar aksi unjuk rasa menuntut gagalkan Omnibus Law dan tolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II. Aksi tersebut di gelar di Taman Vanda depan Mapolrestabes Kota Bandung pada Selasa, (13/10) siang.

Juru bicara Komite Rakyat Untuk Demokrasi, Boby mengatakan, aksi ini untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan diberlakukannya Otsus di tanah Papua.

Boby menilai, adanya Otsus di Papua yang berlangsung selama 19 tahun sejak 2001 hingga kini, tidak menambah kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Menurutnya, yang terjadi di Papua hanyalah pembungkaman ruang demokrasi terhadap suara dan aspirasi rakyat Papua.

“Otonomi Khusus Papua ini pun meski sudah 19 tahun, masyarakat papua tidak sejahtera, rumah sakit yang seharusnya jadi skala prioritas sampai sekarang masih terbatas, dan malah kekerasan aparat yang muncul” ujar Bobi.

Selain dari penolakan Omnibus Law dan Otsus di Papua, aksi ini juga menuntut kepada pihak kepolisian, untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Aparat kepolisian kepada jurnalis dan demonstran ketika Aksi Tolak Omnibuslaw pada tanggal 6 sampai 8 Oktober kemarin.

“Kami menuntut Polisi segera menyelesaikan dan mengusut tuntas kekerasan kepada demonstran yang terjadi pada tanggal 6-8 kemarin,” sambung Boby

Secara keseluruhan, Aksi ini memiliki delapan poin tuntutan yaitu berikan hak menentukan nasib sendiri kepada Papua, tolak Otsus jilid II, bebaskan tahanan politik papua, hentikan seluruh Operasi militer di Papua, usut tuntas pelaku pelanggaran HAM di papua, usut tuntas kekerasan Aparat pada aksi 6 sampai 8 Oktober, buka akses jurnalis asing ke tanah Papua seluas-luasnya, dan yang terakhir cabut SK Rektor (Droup Out) terhadap 4 mahasiswa Unkhair.

Editor: Bagus Fallensky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *